loading…

JAKARTA – Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang juga Wakil Gajah BUMN Budi Gunadi Sadikin menepis anggapan bahwa bantuan sosial (bansos) tunaibagi karyawan akan memperlebar kesenjangan. Dia mengatakan bahwa program tersebut justru mempersempit kesenjangan.

Sifat beralasan bahwa sebagian besar segmen yang ada di masyarakat sudah tersentuh program bantuan. Sementara para-para pekerja formal masih belum iba.

“Apakah ini bakal memperbesar gap antara yang bisa dan tidak? Menurut kami mau memperkecil karena hampir semua bagian sudah diberikan, sudah tersentuh sebab program bantuan pemerintah yang lain. Segmen ini yang belum tersentuh sehingga secara spesifik ini yang kami berikan, ” katanya pada Kantor Presiden, Kamis (7/8/2020).

Dia menyebut pemerintah sudah menggelontorkan banyak program untuk 29 juta keluarga atau sekitar 127 juta penduduk Indonesia yang menyesatkan miskin. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan langsung tunai, bantuan tunai simpanan desa, dan lain-lain. (Baca serupa: BLT Rp600 cuma Buat Personel yang Terdaftar di BPJS, yang Tidak Bisa Gigit Jari)

Baca Juga:

Morat-marit program bagi pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PKH) selalu sudah dijangkau melalui program kartu prakerja. Sementara segmen karyawan dengan terdampak karena kondisi perusahaan kurang baik belum tersentuh program pemerintah.

“Jadi contohnya PKH berkisar Rp600. 000 sampai Rp1 juta. Kartu sembako Rp200. 000 per bulan, dan bermacam-macam bantuan langsung tunai. Prakerja untuk dengan di-PHK besarannya Rp3, 6 juta dalam empat bulan. Sehingga benar diharapkan ini justru mengurangi kesenjangan sosial. Karena segmen-segmen lain sudah diberikan bantuan yang belum adalah segmen ini, ” paparnya.

Rencananya program ini akan menyasar 13, 8 juta pekerja dengan besaran Rp600 ribu semenjak bulan selama empat bulan.

“Diberikan dalam dua periode. Tahap pertama dilakukan di kuartal ketiga. Dan tahap kedua diberikan di kuartal keempat, ” pungkasnya.

(uka)