TANGERANG SELATAN porakporanda Tim pemenangan pasangan calon Muhamad-Rahayu Saraswati berencana mengajukan gugatan mengenai hasil rekapitulasi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) ke Mahkamah Konstitusi (MK) .

Kajian Politik Nasional (KPN) menganggap, langkah yang diambil bagian calon nomor urut 01 itu merupakan upaya paling konstitusional yang diakui dan lindungi negara. Di mana menempuh sengketa Pilkada meniti jalur resmi.

“Pola pengerahan massa (demo), ternyata bukan jalan yang ditempuh, namun jalan konstitusi menjadi pilihan pasangan Muhamad-Saras. Patut diapresiasi, ” terang Direktur KPN, Adib Miftahul, Jumat 18 Desember 2020. ( Menangkap juga : Ungguli Muhamad-Saras, Ben-Pilar Lanjutkan Wangsa Politik di Banten )

Menurut Adib, vitalitas demokrasi semacam itulah yang setimpal untuk menjadi rujukan para politisi lokal di Indonesia. Menang-kalah, introduksi dia, semuanya di tempuh dengan cara elegan dan tertib. “Apa yang terjadi di Tangsel itu bisa menjadi rujukan bagi politisi di daerah lainnya, ” tambahnya.

Baca Juga:

Namun begitu, Adib membaca, upaya konstitusi oleh pasangan Muhamad-Saras dengan membawa hasil Pilkada ke MK hendaknya dipikirkan dengan jalan seksama. Sebab, aturan gugatan pada MK sudah sangat jelas menerjang nilai ambang batas aturan berperan gugatan yang bisa diproses.

“Melihat PKPU (Peraturan Bayaran Pemilihan Umum) nomor 16 dan Peraturan MK nomor 6 Tarikh 2020, jika ditarik ke Tangsel dengan perolehan hasil perhitungan bahana sah dari KPU, maka jeda atau gap suara antara pasangan Benyamin-Pilar dengan Muhamad-Saras lebih dibanding 5 persen, jadi rasanya nyana pesimis bagi saya hal itu bisa tercapai, ” paparnya.

Dilanjutkannya, aturan gugat-menggugat di MK terkait hasil Pilkada terang rujukan dan aturan mainnya. Tidak sama seperti sedang berselisih jumlah biji kacang di atas meja, melainkan konstruksi permasalahannya harus terang. ( Baca juga : Quick Count Charta Politika 90 Persen: Benyamin-Pilar Unggul dari Muhamad-Rahayu Saraswati )

“Tidak ada larangan hukum untuk mengadukan hasil ini ke MK, namun dari pada kita meraih dua kegagalan akan benar jadi catatan tersendiri bagi tim penggugat dan juga masyarakat. Jangan sampai kalah di KPU cerai-berai ditolak MK, ” terang pendidik Fisip salah satu perguruan agung swasta ini.