JAKARTA – Komisi Pemberantasan Manipulasi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos), Matheus Joko Santoso (MJS), Selasa (15/12/2020). MJS merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Cakap KPK Ali Fikri menuturkan, penyeliaan yang dilakukan penyidik terhadap MJS masih berkaitan dengan uang berjumlah Rp14, 5 miliar yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT). (Baca serupa: Amankan Barang Bukti Kasus Uang sogok Mensos Juliari Batubara, KPK Cap Lima Tempat)

“Hari ini, Penyidik KPK memeriksa TSK MJS di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan terpaut dengan penyitaan sejumlah bukti yang ditemukan pada saat kegiatan tangkap tangan KPK, diantaranya adalah kekayaan dengan jumlah total sekitar Rp14, 5 M, ” kata Ali dalam keterangannya, Selasa (15/12/2020 suangi.

Ali menjelaskan, perebutan uang haram tersebut telah mendaparkan persetujuan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Uang yang disita itu akan dijadikan barang bukti terpaut dengan perkara yang menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara. (Baca selalu: Kasus Bansos Juliari, KPK Disarankan Pakai Teknik Follow The Money)

Baca Serupa:

Sekadar bahan, KPK mengungkap kasus dugaan suap terkait pengadaan bansos berupa bagian sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek, dengan menetapkan lima orang tersangka.

Kelima tersangka itu yakni, Mensos Juliari P Batubara, PPK Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS) dan Teradat Wahyono (AW), serta dua pihak swasta pemberi suap yakni Ardian IM (AIM), Harry Sidabuke (HS).

MJS dan AW diduga mengambil jatah Rp10 ribu dari tiap paket bansos berupa sembako seharga Rp300 ribu. Dari jatah Rp10 ribu di tiap paket sembako, diduga ada yang mengalir buat Mensos Juliari P Batubara.

Atas perbuatannya, tersangka Juliari Batubara, MJS, dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Urusan 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi uang sogok disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi.