JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU)memastikan akan memfasilitasi pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Tak terkecuali, bagi pemilih yang saat ini berada dalam rumah tahanan (Rutan) karena kudu menjalani pidana penjara.

Komisioner KPU, Ilham Saputra menyampaikan bagian penyelenggara bahkan bisa membuat TPS di rutan tersebut dalam rencana mempermudah akses bagi para pemilih, karyawan, dan petugas di rutan atau lapas tersebut. Kendati serupa itu, terkait hal ini harus tersedia syarat yang harus dipenuhi sama dengan diatur dalam pasal 85 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tarikh 2020. (Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews mengenai Calon Presiden 2024)

Hal itu disampaikan Petunjuk dalam acara ‘Sosilisasi Peraturan KPU tentang Pemilihan dengan Satu Psangan Calon, Pemungutan dan Penghitungan Perkataan serta Rekapitulasi dan Penetapan Buatan Pemilihan 2020’, yang digelar maya Rabu (2/12/2020). “Dalam hal pemilih di rumah tahanan dan/atau institusi permasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 orang, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga permasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga permasyarakatan, ” kata Ilham dalam paparannya. (Baca serupa: Hadapi Potensi Sengketa Pilkada, KPU Minta Jajaran di Daerah Lakukan Ini)
Dalam bagian (2) di pasal yang sama, Ilham menyampaikan untuk melayani pemilih yang sedang menjalani penahanan dalam rutan pada kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian resor kota, kepolisian daerah, atau kejaksaan, 2 bagian KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau pengawas TPS dan saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut, mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh kerelaan dari rutan yang ditujukan. “Ayat (3), pelayanan hak pilih untuk pemilih dilaksanakan mulai pukul 12. 00 sampai dengan selesai, ” ujar dia.

Baca Juga: