MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Manajer Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) memberikan stimulus di tengah pandemi COVID-19, dengan program pemutihan atau keringanan sanksi administratif Pajak Organ Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 19 Oktober 2020 – 14 November 2020.

Hal ini disampaikan Plt Kepala BPPRD Sumut Riswan didampingi Sekretaris BPPRD Victor Lumbanraja, Kabid PKB Syaiful Bahri, Kabag Operasional PT Jasa Raharja Cabang Sumut Ahmad Satiri serta Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut AKP Anggun Putra, Jumat kemarin. BACA JUGA: Sadis, Siswi SMK Diperkosa Lalu Dibunuh Paman, Karakter Diliit Utang

Dijelaskan Riswan, pemutihan sanksi administrasi atau denda PKB dan BBNKB tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 45 Tahun 2020, mengenai Keringanan Sanksi Administratif Pajak Instrumen Bermotor (PKB) dan Bea Pulih Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Kita memberikan kesempatan kepada masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan, mengingat di periode pandemi COVID-19, penerimaan daerah dibanding sektor ini menurun seiring kedudukan ekonomi rakyat yang kurang molek. Oleh karena itu kita menyerahkan stimulus bagi masyarakat, ” katanya.

Baca Juga:

Penerimaan PKB hingga Mei 2020, target Rp2, 07 Triliun, baru terealisasi sebesar 34, 75% atau Rp720, 89 Miliar. Sejenis juga BBNKB, target Rp1, 54 Triliun tercapai 31, 10% ataupun Rp479, 26 Miliar. Hal itu terjadi seiring terjadinya pandemi COVID-19 sejak Maret lalu.

“Untuk menjaga pelaksanaan ini bisa berjalan baik dan lancar, kita sangat menekankan bagaimana ruang penyajian itu steril. Setiap hari kudu disterilisasi secara berkala. Kemudian jalan informasi tentang protokol kesehatan serta pengaturan jumlah pengunjung, ” terangnya. BACA JUGA: Jambret Mahasiswa, Perut Pelaku Babak Belur Dihajar Massa

Kabid PKB BPPRD Sumut Syaiful Bahri menyampaikan dalam pelaksanaannya di masa pandemi Covid-19, pihaknya mengoperasikan bus layanan sebesar 11 unit. Ditambah pembukaan letak pendukung di lahan RS PTPN II di Jalan Putri Muda Medan.

Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut AKP Anggun Putra, membaca secara teknis bagaimana skema pelayanan di kantor Samsat yang ada agar tidak terjadi kerumunan awak yang datang untuk memenuhi kegiatan. Sebab di masa normal, kondisinya kerap didatangi masyarakat pemilik kendaraan.

“Kita sudah untuk skema pelayanan, dimana protokol kesehatan tubuh tetap dijalankan seperti mewajibkan masker, mencuci tangan serta mengatur jeda pengunjung. Kita siapkan tempat nanti bagi masyarakat yang datang. Sehingga kita bisa antisipasi supaya tak terjadi penumpukan, ” jelasnya. MENANGKAP JUGA: Gubernur Sumut: Suku Batak Banyak Ditakdirkan Jadi Orang Berkuasa