JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua Perusahaan Pemindahan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi skorsing dijatuhkan karena ke-2 perusahaan tersebut terbukti melakukan bervariasi pelanggaran dalam proses penempatan Praktisi Migran Indonesia (PMI).

“Sanksi skorsing diberikan sebagai salah utama upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan PMI dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI, ” kata Dirjen Pembinaan Penempatan Gaya Kerja dan Perluasan Kesempatan Kegiatan (Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

(Baca Selalu: Sedih, Nasib Perlindungan Penghasil Devisa Terkatung-katung oleh Lambannya Aturan)

Suhartono mengungkapkan, PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan serta jenis pelanggaran sebagaimana tercantum di perjanjian kerja, serta tidak menutup hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.

Baca Selalu:

“Sanksi pada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Praktisi Migran Indonesia, ” ujar Suhartono.

Lebih lanjut terang dia, agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Lembaga Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan daerah, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.

Ditambahkan Suhartono, Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan kepada PMI dengan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan. “Kemnaker akan menindak tegas terhadap pada setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti pada setiap bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan mencuaikan Kordinasi dengan kepolisian, ” ujarnya.

(Baca Juga: Buka Penempatan Pekerja Migran, RI Bisa Kantongi Devisa Rp3, 8 T)

Ia juga mengutarakan, sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI. Masalah utama penyebab diskorsingnya P3MI adalah menempatkan ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Pola Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Kampung (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), serta tidak memberikan pelindungan sesuai konvensi penempatan.

Sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker juga sudah mencabut sebanyak 252 P3MI. “Tiga masalah yang memimpin yakni tidak menambah bilyet simpanan sebesar Rp1, 5 miliar sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, terlambat mengajukan perpanjangan, serta merekrut serta menempatkan secara unprosedural, ” kata Suhartono.