SIMALUNGUN – Pemilik lapo (kedai) tuakdi Kabupaten Simalungun dan Praja Pematangsiantar menolak disahkannya RUU Pembatasan Minuman Beralkohol (Minol) karena bisa mematikan sumber penghidupan keluarga.

Sejumlah pemilik lapo tuak dengan ditemui, Minggu (15/11/2020) mengatakan, menjajakan minuman khas atau tradisional nira sudah sejak lama dilakukan menjelma sumber penghidupan.

Maruli Silaban pemilik lapo tuak di Desa Jangger Leto Kecamatan Panei, mengatakan jika tuak resmi dilarang pemerintah maka, ribuan manusia yang selama ini menggantungkan hidup sebab menjual tuak akan terancam hidupnya. (BACA JUGA: PPP Ajak Gabungan Keumatan Lakukan Langkah Nyata Perjuangkan RUU Minol)

“Jika tuak dilarang oleh pemerintah siapa yang akan menanggung biaya kuliah anak saya dan hidup keluarga saya, karena selama ini biaya kuliah anak saya dan hidup keluarga saya dari menjual tuak yang merupakan minuman tradsional, ” ujar Silaban.

Baca Juga:

Ketua Kompilasi Masyarakat Toba (Humatob) Kabupaten Simalungun Pardomuan Nauli Simanjuntak mengharapkan negeri dan legeslatif tidak gegabah & membahas dan mengesahkan RUU Pembatasan Minuman Beralkohol.

Ribuan orang Batak, kata dia menyandarkan hidup dari menjual tuak dan mengolahnya di Sumatera Utara.

“Pemerintah dan DPR tanpa gegabah, ribuan orang Batak hendak kehilangan mata pencarian jika nira yang merupakan minuman tradisional istimewa beralkohol dilarang dijual, ” ucap mantan anggota DPRD Sumatera Mengetengahkan itu. (BACA JUGA: Minimalisasi Kasus OD, PCNU Dukung RUU Kekangan Minol)

Sekadar diketahui tuak ialah minum tradisional beralkohol yang dikelolah etnis Batak, terutama etnis Batak beragama Non-Muslim.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menyuarakan ada beberapa kasus di kepolisian yang dilatarbelakangi minuman beralkohol.

“Kalau boleh kami berikan gambaran, memang dalam kira-kira kasus tindak pidana memang ada hal-hal yang memang dilatarbelakangi sebab alkohol, ” ujar Awi dalam Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan catatan kepolisian sejak 2018 hingga 2020, sekapur Awi, perkara pidana yang dilatarbelakangi minuman keras ada sebanyak 223 kasus. “Jadi kasus ini lazimnya misalnya kasus-kasus pemerkosaan, setelah diperiksa tersangkanya positif minum alkohol, lalu terkait dengan kejahatan, ” jelasnya.