MAJALENGKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat masih bingung terpaut pengangkatan pegawai honorer di kawasan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku, permasalahannya terletak pada anggaran. Pasalnya, gaji untuk para PPPK itu dibebankan kepada pemerintah daerah setempat. (Baca serupa: Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Sopir Pikap Pengangkut Makanan Ringan Tewas)

“Memang dari awal juga hamba sudah meminta pusat mengenai pengangkatan PPPK. Mana PP nya lantaran UU ASN itu kan. Ternyata diserahkan ke daerah gajinya teh. Nah ini persoalannya, ” kata pendahuluan Karna kepasa SINDONews.

Baca Juga:

Mengingat hal itu, jelas dia, yang perlu dikaji bertambah awal terkait ketersediaan anggaran. Pengukuhan honorer jadi PPPK bisa saja dilakukan, ketika anggarannya memungkinkan.

“Di kita melihat ruang lingkup APBD dulu. Kalau APBD kita bisa mengangkat beberapa karakter, ya kita angkat itu, ” jelas dia. (Baca juga: 2 Anaknya Tertimbun di Lubang Tambang Emas, Sang Ibu Meminta Ditemukan Selamat)

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat rencananya akan mulai membuka pendaftaran PPPK pada 2021. Untuk tahap pertama itu, jumlah kuota sebanyak 1 juta.