JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa perubahan produk keuangan syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan usaha syariah, membutuhkan dukungan fatwa yang reformis demi peningkatan kemaslahatan bagi pengikut. Namun tetap menjunjung tinggi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pencapaian maqasid al shariah.

“Lebih dari itu, perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang semakin dinamis khususnya di era digital, menuntut jalan fiqih kontemporer yang dapat mengimbangi kebutuhan usaha syariah dan bervariasi inovasi produknya, ” ujar Perry dalam video virtual, Rabu (28/10/2020).

(Baca Juga: Dana Abadi Umat, Wapres Siapkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai)

Salah satu topik fiqh kontemporer yang dibahas adalah terkait fatwa wakaf produktif dan peranannya dalam perekonomian. Kata tempat, area terkait wakaf merupakan tempat yang berpotensi dapat lebih dikembangkan di berbagai negara muslim pada dunia, karena cakupannya dan kegunaannya yang luas dalam pemberdayaan ekonomi.

Baca Juga:

“Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia telah meluncurkan inovasi berbentuk integrasi instrumen keuangan komersial & sosial yang melibatkan wakaf, yakni Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Instrumen ini telah mendapatkan opini/fatwa sesuai dengan prinsip syariah, sejak otoritas fatwa di Indonesia, ” katanya.

Nantinya, CWLS dapat menjadi instrumen alternatif buat mendukung bergeraknya aktivitas ekonomi sekali lalu pendalaman pasar keuangan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

(Baca Juga: Ma’ruf Pede Indonesia Punya Bank Syariah Kelas Dunia)

Selain itu Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan, pengembangan ekonomi serta keuangan syariah di Indonesia menetapkan memperhatikan fatwa dari para ustazah. Itu dilakukan agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sesuai secara ketentuan aspek syariah selain memperhatikan aspek bisnis.

Terpaut hal ini, pemerintah telah menetapkan empat prioritas agenda dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu industri halal, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, serta bisnis syariah. Hal tersebut disampaikan dalam prakata Forum InternasionalContemporary Fiqh Issues in Islamic Economic and Financeyang diselenggarakan secara virtual.