JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terus menuai penolakan dari serikat buruh di Indonesia. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut regulasi itu segera dibatalkan karena dinilai mudarat pekerja.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja mengimbau bila sejumlah elemen buruh tak terima dengan pengesahan UU Ciptaker sebaiknya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) .

Menurut nya, melayangkan gugatan ke MK ialah solusi terbaik ketika suatu bagian tak puas dengan keputusan suatu aturan yang ditetapkan.

“Sebaiknya melakukan judicial review kalau tidak puas daripada melakukan lumpuh dan demo, ” kata Shinta saat dihubungi, Kamis (8/10/2020). (Baca juga: Antisipasi Demo Buruh, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin di Depan Istana Negeri )

Baca Selalu:

Menurut dia, aksi itu dipicu karena banyak informasi beredar di masyarakat & dunia maya yang mengabarkan kondisi UU Ciptaker tak sesuai dengan isinya. Sehingga, sejumlah pihak pun ikut meramaikan aksi penolakan regulasi tersebut. “Sebenarnya banyak informasi yang beredar yang kurang tepat, ” ujarnya.

Tempat meminta kepada pemerintah untuk bertambah masif melakukan sosialisasi terkait muatan dalam UU Ciptaker. “Pemerintah (harus) lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi, ” sekapur dia. (Baca juga: Tak ke Istana, KSPI Pusatkan Mogok Nasional di Kawasan Industri )

Sekadar informasi, serikat buruh dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi dengan masif di Jakarta pada hari ini. Aksi itu untuk menuntut pemerintah membatalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang sudah disahkan menjadi UU.