JAKARTA – Deputi Penyerasian Bidang Makroekonomi dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianIskandar Simorangkir mengutarakan, tingkat pemulihan Covid-19Indonesia saat itu jauh membaik dibanding tingkat pemulihan Covid-19 secara global.

Pada sisi ekonomi, seperti halnya bervariasi negara yang telah kembali membuka aktivitas perekonomiannya, Indonesia juga sudah menerapkan PSBB transisi. ( Baca juga: Agar Bonus Demografi Tak Sia-sia, Pemerintah Pacu Penambahan Kualitas SDM )

“Hasilnya terlihat dari kemajuan ekonomi di kuartal ketiga, dengan meskipun masih minus tapi mulai lebih baik dibanding kuartal sebelumnya, ” kata Iskandar saat webinar di Jakarta Selasa (24/11/202o).

Hal ini dibantu oleh belanja pemerintah yang juga menjadi katalis terhadap konsumsi famili dan daya beli masyarakat supaya tetap terjaga. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp695, 2 triliun dalam tahun 2020 dan Rp372, 3 triliun di tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga:

Dalam jangka kompak, lanjut dia, fokus kami ialah memitigasi dampak Covid-19 khususnya terkait tenaga kerja, perlindungan sosial serta menjaga daya beli masyarakat. “Sementara di sektor bisnis, kami selalu memberi insentif fiskal ke perusahaan yang bertujan untuk menjaga cashflow untuk tetap beroperasi di kurun pandemi dan mengindari layoff (PHK), ” kata dia.

Negeri juga berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural dalam jangka panjang, lupa satunya melalui UU Cipta Kegiatan. Menurut dia UU ini diharapkan untuk memperbaiki iklim bisnis & investasi, mengembalikan operasional perusahaan, UMKM dan koperasi, serta mengurangi konsekuensi negatif dari Covid-19 seperti layoff. ( Baca juga: Budak Cilik Ini Disandera Paedofil 52 Hari di Bungker Bawah Desa )

“Kami sedang memfinalisasi aturan turunan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja dan mengumpulkan petunjuk dari berbagai lapisan masyarakat biar implementasinya berjalan lancar. Ada 40 peraturan pemerintah sebagai aturan anak dan 30 di antaranya sudah didraft dan bisa langsung dipandang di halaman website UU Membuat Kerja, ” tambah Iskandar.